Kepatuhan di atas belum melihat dari kepatuhan material, yaitu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansif memenuhi kepatuhan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak.<\/p>\n

Dalam banyak teori mengatakan bahwasanya kepatuhan baik formal maupun material akan meningkat\u00a0akibat adanya pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Apabila pemerintah dapat memperbaiki kinerjanya, berkurangnya tindakan korupsi, semakin kuatnya penegakan hukum dan pembangunan yang nyata, maka akan timbul rasa malu untuk tidak patuh dalam melapor dan\u00a0 membayar pajak.<\/span><\/p>\n

Pengampunan Pajak<\/strong><\/p>\n

Jika pengampunan pajak jilid II ini terjadi maka dalam kurun\u00a0 5 (lima) tahun ini akan terjadi pengampunan pajak sebanyak 3 (tiga) kali, \u201clah kok bisa?\u201d apa saja pengampunan pajak sebelumnya itu ?<\/p>\n

\n
• Tahun Pembinaan Wajib Pajak (2015), kebijakan penghapusan sanksi administrasi apabila melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT).<\/li>\n
• Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), dengan jargon Ungkap, Tebus, dan Lega yang masa pengampunan\u00a0 sejak\u00a0 1 Juli 2016 s.d. 31 Maret 2017.<\/li>\n<\/ul>\n

  Sebelum Tax Amnesty diberlakukan terdapat pemikiran berbeda dari Koordinator Transparansi Internasional Indonesia yang mengatakan bahwa mekanisme pengampunan nasional tidak akan efektif diterapkan di Indonesia. Dan menurut beliau pengampunan nasional akan efektif jika sejumlah prasyarat terpenuhi (Indonesia belum memenuhi), prasarat tersebut antara lain :<\/p>\n

  \n
  • terdapat sistem penegakan hukum yang transparan dan akuntabel;<\/li>\n
  • terdapat transparansi pengelolaan perpajakan;<\/li>\n
  • terdapat identifikasi tentang pembayar pajak yang bermasalah.<\/li>\n<\/ul>\n

    Pada umumnya pengampunan nasional diberlakukan pada saat sistem penegakan hukum negara dalam keadaan baik dan kuat sehingga ada dorongan yang sangat kuat bagi para pelaku (Wajib Pajak yang menyeleweng) untuk mengakui kesalahan dan meminta pengampunan karena\u00a0<\/span>soon or later<\/em>\u00a0<\/span>penyelewengan akan terbongkar. Namun, Tax Amnesti tetap bergulir. Kini, belum genap 2 (dua0 tahun ada wacana Tax Amnesty jilid II bergulir.<\/p>\n

    Praktek Imunitas bagi Penyeleweng Pajak<\/strong><\/p>\n

    Pernahkah terfikir oleh kita bahwa pengampunan ini hanya menyuburkan praktek impunitas terhadap para penyeleweng pajak, membuat mereka ketagihan untuk meminta pengampunan (pengalaman menjelang pemilu di Meksiko),\u00a0 walaupun wacana pengampunan pajak jilid II\u00a0 mempunyai motivasi yang beres seperti kata Ibu Menteri,\u00a0 ada kemungkinan dibukakan Amnesti Pajak jilid II sepanjang yang terbaik bagi Indonesia. Namun, tetap saja\u00a0 wacana Amnesti Pajak jilid II menurut perspektif penulis adalah ide yang terburu-buru.\u00a0<\/span><\/p>\n

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui pelaksanaan program\u00a0tax amnesty\u00a0<\/em>belum maksimal karena peserta yang turut serta kurang dari 1 juta. Namun, dia mengaku akan menimbang wacana penerapan\u00a0tax amnesty\u00a0<\/em>jilid II.\u00a0\u00a0<\/span>Dia meyakini penerimaan dan jumlah wajib pajak yang ikut akan jauh lebih banyak dari sebelumnya. Menurutnya, WP yang sebelumnya tidak ikut program pengampunan pajak jilid I bisa memiliki kesempatan lagi. \u201cKami terus terang ingin dapatkan masukan dari unsur asosiasi, himpunan, dan para pengusaha. Ini masih awal juga. Ini bukan satu hal yang tabu dibicarakan. Kata siapa tidak boleh\u00a0<\/span>tax amnesty<\/em>\u00a0<\/span>jilid II? Kalau memang memberikan manfaat besar untuk masyarakat, kenapa tidak? Hidup kan tidak statis,\u201d jelasnya.<\/p>\n

    Kalau sudah pernyataan seperti ini, ya mari kita tunggu informasi-informasi selanjutnya terkait wacana Amnesti Pajak jilid II ini\u2026.<\/p>\n

    \u2026<\/p>\n

    Sumber : www.nusahati.com<\/p>\n

    [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Di awal Agustus kemarin, terdengar sayup adanya wacana akan dilakukan program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid ke 2. Adalah Sri Mulyani Indrawati saat diskusi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Jumat (2\/8\/2019) ketika\u00a0 mendengar langsung banyaknya pelaku usaha yang menyesal tidak mengikuti amnesti pajak sebelumnya. Walaupun pernyataan hanya akan mempertimbangkan masukan dari pelaku usaha, pernyataan […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":17961,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"on","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":""},"categories":[13],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nusatax.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17960"}],"collection":[{"href":"https:\/\/nusatax.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nusatax.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nusatax.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nusatax.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17960"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/nusatax.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17960\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nusatax.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17961"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nusatax.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17960"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nusatax.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17960"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nusatax.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17960"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}