Pemberlakuan tarif 6% atas Repatriasi Harta LN dan Deklarasi Harta FN yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) atau hilirisasi/renewable energy, semoga memberikan informasi yang bermanfaat.

Perlu diingatkan bahwasanya PPS Kebijakan I diperuntukan hanya bagi Orang Pribadi atau Badan peserta Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2016, yang belum melaporkan seluruh harta dalam Surat Pernyataan Harta (SPH)

Kebijakan I dalam Program Pengungkapan Sukarela adalah kelanjutan dari Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak), dimana tujuan Amnesti Pajak sebagaimana UU Nomor 11 Tahun 2016 adalah ditujukan bukan hanya orang-orang yang memiliki harta di luar negeri…

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) paling banyak ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan khususnya para pemerhati pajak, walaupun telah disetujui oleh DPR bukan tak mungkin RUU HPP ini bisa mengalami perubahan walau hanya bersifat non substansi…

Empiris membuktikan bahwa banyak cara bagi pemilik manfaat (Beneficial Owner) dari suatu korporasi untuk menghindari kewajiban perpajakan dengan menyamarkan asal usul, jumlah manfaat yang diterima, dan memutus rantai kepemilikan.