Disrupsi perpajakan untuk dapat memperluas basis perpajakan segera dimulai, hal ini adalah bagian dari cita-cita reformasi perpajakan jilid I (2002 s.d. 2008) untuk menjadikan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel. Sebagaimana kita rasakan bersama...

Dalam tulisan terdahulu yang berjudul Perlakuan PPN atas Reimbursement Cost, disimpulkan bahwa biaya penggantian (reimbursement cost) tidak terutang PPN sepanjang Faktur (invoice, debit note, kertas bill atau sejenisnya sebagai alat tagih) masih atas nama yang...

Dasar Hukum Tentang Biaya Penggantian (Reimbursement Cost) Dalam  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang...

Penerapan penghitungan Pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21) sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 telah berjalan tiga bulan, dan sampai hari ini masih banyak pertanyaan walaupun telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023...