by Reyhan Audric | May 11, 2019 | Sari Peraturan Perpajakan
Kewajiban bukti potong dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 menggunakan aplikasi e-bupot terhadap Wajib Pajak tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep-425/PJ/2019 tentang penetapan pemotong PPh Pasal 23...
by Reyhan Audric | May 10, 2019 | Sari Peraturan Perpajakan
Dalam banyak kunjungan ke lokasi Wajib Pajak yang masuk dalam kriteria jumlah peredaran bruto tertentu atau yang sering disebut sebagai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), penulis berkesimpulan bahwa informasi penurunan tarif PPh dari yang sebelumnya 1% menjadi 0,5%...
by | Apr 24, 2019 | Sari Peraturan Perpajakan
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan serta memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan, baru-baru ini Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan aturan terkait...
by | Apr 24, 2019 | Sari Peraturan Perpajakan
Dalam akhir diskusi PPh Badan, salah seorang peserta menghampiri penulis dan bertanya seputar ketentuan terbaru atas transaksi di kawasan berikat khususnya Pajak Pertambahan Nilai, apakah transaksi di Kawasan Berikat sekarang ini mutlak menggunakan kode transaksi ...
by | Apr 23, 2019 | Sari Peraturan Perpajakan
Pada tanggal 31 Desember 2018 telah diundangkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 192/PMK.03/2018 tentang pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri, Peraturan Menteri Keuangan ini mencabut Keputusan Menteri keuangan nomor 164/KMK.03/2002 tentang...
by | Apr 23, 2019 | Sari Peraturan Perpajakan
Dengan pertimbangan mendorong kegiatan investasi di daerah tertentu yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan dan untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata maka Peraturan Menteri Keuangan...
