by Reyhan Audric | Feb 8, 2021 | Sari Peraturan Perpajakan
Adanya kepastian hukum atas kegiatan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPnBM oleh pemungut, penyetor, dan pelapor pajak serta untuk memberikan kemudahan bagi BUMN dan Perusahaan Tertentu yang yang dimiliki secara langsung oleh BUMN dalam melaksanakan...
by Reyhan Audric | Jan 2, 2021 | Sari Peraturan Perpajakan
Sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya Pasal 113 UU Cipta Kerja mengatur tentang perubahan beberapa bagian dari UU ketentuan Umum Perpajakan khususnya terkait sanksi bunga dan imbalan bunga, hal ini dapat dibaca dalam tulisan sebelumnya yaitu : Bagian Ketujuh UU...
by Reyhan Audric | Dec 11, 2020 | Sari Peraturan Perpajakan
Sebelumnya… Dalam tulisan sebelumnya telah dituangkan terkait perubahan yang ada dalam pasal 8, 9, dan 11 UU KUP, berikutnya akan dibahas perubahan yang ada dalam pasal 13, 14, 15, 17B, 19, 27B, 38, dan pasal 44B UU KUP. Semoga memberikan informasi bermanfaat. PASAL...
by Reyhan Audric | Dec 2, 2020 | Sari Peraturan Perpajakan
UU Cipta Kerja bertujuan untuk menarik investor sebanyak mungkin, setidaknya itulah yang penulis dengar ketika mendadak terdapat klaster perpajakan di dalamnya, sebagai petugas pajak tidak ada yang dapat dilakukan selain mempelajari dan memberikan informasi tersebut...
by Reyhan Audric | Nov 7, 2020 | Sari Peraturan Perpajakan
Sebagaimana kita ketahui tepat di hari jadi TNI yang ke 75, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU), adapun materi dalam UU Cipta Kerja ini mencakup 76 Undang-Undang dan terdiri atas 15 Bab serta 186 Pasal. Jika kita...
by Reyhan Audric | Nov 5, 2020 | Sari Peraturan Perpajakan
Dalam tulisan sebelumnya yang berjudul “Bagian Ketujuh UU Cipta Kerja : Perpajakan – PPh” telah dibahas terkait perubahan UU PPh seperti perubahan sistem perpajakan dari worldwide system menjadi territory system, menghapus divviden dalam negeri dan luar negeri yang...
