NusaTax News
Implikasi atas Pencabutan Permohonan Keberatan
Rangkaian pembahasan tersebut diatas kembali mengingatkan bahwasanya pengajuan permohonan keberatan sebaiknya dilakukan jika pokok sengketa memiliki cukup bukti dan landasan yang kuat akan dikabulkannya permohonan ditingkat keberatan atau banding. Namun, jika tidak sebaiknya mengajukan pencabutan keberatan jika tidak ingin mendapat sanksi 50% (keberatan) dari jumlah SKPKB yang kurang dibayar.
Kapan Pengurangan Sanksi Bisa Diterima?
Jika ketidakpahaman atas peraturan perpajakan tersebut adalah interprestasi dari kekhilafan maka sebaiknya istilah kekhilafan diganti menjadi ketidakpahaman atas peraturan perpajakan, sehingga pengertiannya tidak bias dan menciptakan kota pandora bagi fiskus itu sendiri. Dan bagi Wajib Pajak, tetap dipersilahkan untuk mengajukan sesuai ketentuan
Hak Atas Banding, Perlukah?
Upaya hukum perpajakan berupa keberatan maupun banding merupakan hak Wajib Pajak yang diberikan oleh hukum pajak yang dijamin oleh Undang-Undang Perpajakan sebagai upaya untuk mendapatkan atau memperoleh perlindungan hukum. Namun, memperhatikan konsekuensi nya adalah bijaksana, agar tidak ada penyesalan dikemudian hari.
Konsekuensi Atas Upaya Hukum Wajib Pajak
Wajib pajak memahami sanksi yang akan dibayar karena merupakan aspirasi wajib pajak yang berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik, namun ada yang salah! Maka, saya meluruskan perkiraan sanksi yang secara lisan disampaikan mengenai jumlah sanksi yang akan dibayar akibat dari ditolaknya keberatan wajib pajak.
Tarif PPh Badan Memungkinkan Lebih Rendah?
Dengan beleid ini diharapkan Indonesia dapat menarik investor dari luar untuk berinvestasi di Indonesia, karena jika kita melihat tarif PPh badan di negara-negara Asean maka tarif terbaru ini membuat Indonesia sama dengan Thailand, Vietnam dan kamboja, bahkan jika memenuhi persyaratan tertentu maka tahun 2022 tarif kita sudah sama dengan Singapura
Penegasan Angsuran PPh Pasal 25 WP Baru
dalam pelaksanaannya masih terdapat perbedaan pandangan karena dianggap kurang mendekati jumlah yang akan terutang pada akhir tahun pajak. Oleh karena itu Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 24 September 2019 mengeluarkan Surat Edaran nomor SE-25/PJ/2019 tentang petunjuk lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan nomo 215/PMK.03/2018 tentang penghitungan angsuran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Baru.