Formulir elektronik dalam kaitannya dengan SPT Tahunan adalah pelaporan SPT Tahunan dengan cara tanpa online (off-line). Teknik pelaporan ini diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada awal tahun 2017 untuk menyikapi apabila bertumpuknya penyampaian SPT Tahunan melalui e-filing.

Salah satu pemberian kesempatan agar Wajib Pajak Orang Pribadi mengikuti program PPS dalam tulisan ini adalah Direktorat jenderal Pajak menunda pemeriksaan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sampai dengan 30 Juni 2021

Pemberlakuan tarif 6% atas Repatriasi Harta LN dan Deklarasi Harta FN yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) atau hilirisasi/renewable energy, semoga memberikan informasi yang bermanfaat.

Perlu diingatkan bahwasanya PPS Kebijakan I diperuntukan hanya bagi Orang Pribadi atau Badan peserta Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2016, yang belum melaporkan seluruh harta dalam Surat Pernyataan Harta (SPH)

Kebijakan I dalam Program Pengungkapan Sukarela adalah kelanjutan dari Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak), dimana tujuan Amnesti Pajak sebagaimana UU Nomor 11 Tahun 2016 adalah ditujukan bukan hanya orang-orang yang memiliki harta di luar negeri…

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) paling banyak ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan khususnya para pemerhati pajak, walaupun telah disetujui oleh DPR bukan tak mungkin RUU HPP ini bisa mengalami perubahan walau hanya bersifat non substansi…