by Reyhan Audric | Sep 4, 2024 | Sari Peraturan Perpajakan
Disrupsi perpajakan untuk dapat memperluas basis perpajakan segera dimulai, hal ini adalah bagian dari cita-cita reformasi perpajakan jilid I (2002 s.d. 2008) untuk menjadikan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel. Sebagaimana kita rasakan bersama...
by Reyhan Audric | Aug 8, 2024 | Sari Peraturan Perpajakan
Dalam tulisan terdahulu yang berjudul Perlakuan PPN atas Reimbursement Cost, disimpulkan bahwa biaya penggantian (reimbursement cost) tidak terutang PPN sepanjang Faktur (invoice, debit note, kertas bill atau sejenisnya sebagai alat tagih) masih atas nama yang...
by Reyhan Audric | Jul 7, 2024 | Sari Peraturan Perpajakan
Dasar Hukum Tentang Biaya Penggantian (Reimbursement Cost) Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang...
by Reyhan Audric | Jun 6, 2024 | Sari Peraturan Perpajakan
Penerapan penghitungan Pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21) sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 telah berjalan tiga bulan, dan sampai hari ini masih banyak pertanyaan walaupun telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023...
by Reyhan Audric | Dec 20, 2023 | Sari Peraturan Perpajakan
Jika pemeriksaan pajak adalah sarana untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak atas sistem self assesment yang berjalan selama ini dimana wajib pajak mendaftar, menghitung, membayar dan menyetorkan secara mandiri pajak terutangnya dan peran fiskus berjalan dalam melakukan...
by Reyhan Audric | Dec 7, 2023 | Sari Peraturan Perpajakan
Dalam tulisansebelumnya yang berjudul “Laba atau Rugi Selisih Kurs” lebih menekankan kepada pembukuan wajib pajak dimana penggunaan kurs Tengah BI dalam pencatatan sesuai tanggal invois berdasarkan prinsip akrual yang dianut yang menyebabkan perbedaan nilai barang...
