by Reyhan Audric | Dec 25, 2022 | Sari Peraturan Perpajakan
John Fitzgerald Due mengatakan bahwasanya “Kebijakan pajak harus netral dan tidak boleh mempengaruhi pilihan masyarakat untuk mengkonsumsi atau memproduksi barang.” Hal tersebut juga mendasari baik orang pribadi maupun badan tidak boleh dilimitasi dalam melakukan...
by Reyhan Audric | Dec 2, 2022 | Sari Peraturan Perpajakan
Antusiasme masyarakat Indonesia melakukan perjalanan ibadah ke tanah suci untuk menjalankan ibadah umrah sangat tinggi. Hal ini terlihat semakin banyaknya maskapai penerbangan baik dari dalam maupun luar negeri yang sudah memberangkatkan ribuan Jemaah di bandara –...
by Reyhan Audric | Nov 24, 2022 | Sari Peraturan Perpajakan
Hal penting terkait penghasilan adalah suatu pihak dianggap memperoleh penghasilan ketika pihak tersebut mendapatkan tambahan kemampuan dan tambahan kemampuan disini hanya berbentuk uang dan dapat dinilai dengan uang. Dalam Undang-Undang PPh khususnya pasal 4 ayat (1)...
by Reyhan Audric | Nov 10, 2022 | Sari Peraturan Perpajakan
Penyalahgunaan hukum (abuse of law) adalah tindakan yang menggunakan atau menuntut suatu hak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari suatu peraturan. Walaupun abuse of law ini memiliki ketidaksesuaian apabila dikaitkan dengan penghindaran pajak...
by Reyhan Audric | Oct 22, 2022 | Sari Peraturan Perpajakan
Beberapakali penulis mencoba menuliskan aspek perpajakan bagi Wajib Pajak yang memberi maupun menerima bantuan atau sumbangan, serta hibahan diantaranya : Bila CSR menjadi pengurang pajak? Sumbangan keagamaan sebagai pengurang PKP Fasilitas pajak bagi WP Pemberi...
by Reyhan Audric | Oct 8, 2022 | Sari Peraturan Perpajakan
Sebagaimana kita ketahui dalam Bab IV Pasal 4 dalam UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disahkan dan ditetapkan tanggal 29 Oktober 2021 berbicara tentang perubahan Pajak Pertambahan Nilai. Pengaturan kembali ketentuan PPN dalam UU HPP ini...
